Peralihan Jabatan dan Sorotan Publik
Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana baru saja melepas jabatannya sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad). Kini, ia di percaya menduduki posisi baru sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres). Serah terima jabatan berlangsung di Markas Besar TNI AD pada akhir Oktober 2025. Momen ini menandai babak baru dalam karier Wahyu yang di kenal cemerlang di bidang komunikasi militer.
Namun, perpindahan ini tidak berlangsung tanpa sorotan. Namanya justru semakin ramai di bicarakan publik di tengah dua isu besar yang sedang menghangat: kontroversi jabatan ganda Letkol Teddy Indra Wijaya dan insiden ledakan amunisi di Garut. Kedua isu ini membuat posisi Wahyu sebagai mantan juru bicara resmi TNI AD kembali menjadi pusat perhatian.
Mutasi ke Lingkar Istana
Mutasi Wahyu Yudhayana dari Kadispenad ke Sesmilpres di lakukan melalui keputusan Panglima TNI pada akhir September. Jabatan Kadispenad kini di isi oleh Kolonel Inf Donny Pramono, sementara Wahyu mulai menjalankan tugas barunya di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dalam pernyataannya saat serah terima jabatan, Wahyu menegaskan bahwa mutasi adalah hal biasa dalam tubuh TNI. Ia menyebut setiap prajurit harus siap di tugaskan di mana saja demi kepentingan negara. “Saya akan tetap berusaha memberikan yang terbaik, di mana pun saya di tempatkan,” ujarnya saat melepas jabatan.
Namun di tengah transisi itu, beberapa dinamika yang terjadi di lingkungan TNI membuat nama Wahyu tetap ramai di perbincangkan, terutama karena dua isu besar yang masih menjadi bahan perdebatan publik.
Isu Panas: Jabatan Ganda Letkol Teddy Indra Wijaya
Kontroversi pertama yang menyeret perhatian publik adalah penunjukan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Jabatan itu menimbulkan perdebatan tajam karena Teddy masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI.
Ketika masih menjabat Kadispenad, Wahyu Yudhayana sempat memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa penugasan Teddy merupakan bagian dari “penempatan di luar struktur” yang sah secara internal TNI. Menurut Wahyu, mekanisme seperti ini sudah di atur dan tidak bertentangan dengan prinsip pengabdian prajurit kepada negara.
Namun, pernyataan itu langsung memicu gelombang kritik. Sejumlah pihak, termasuk lembaga pemantau seperti Imparsial dan Komisi I DPR, menilai jabatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara tegas membatasi prajurit aktif dari menduduki jabatan sipil.
Kritik itu semakin keras ketika Letkol Teddy dilaporkan mengalami kenaikan pangkat di tengah masa jabatannya sebagai pejabat sipil. Imparsial menyebut langkah tersebut “tidak sesuai sistem merit dan berpotensi menabrak prinsip netralitas militer.”
Meskipun Wahyu tidak lagi menjabat Kadispenad, banyak pihak tetap menyorot pernyataannya yang dianggap mewakili sikap resmi TNI AD pada masa itu. Ia pun kini berada di posisi yang lebih sensitif sebagai pejabat istana, membuat publik menunggu bagaimana pemerintah merespons kontroversi ini lebih lanjut.
Ledakan Amunisi di Garut: Ujian Terakhir Sebelum Pindah Jabatan
Selain isu Letkol Teddy, Wahyu juga sempat menghadapi ujian komunikasi besar ketika terjadi ledakan gudang amunisi TNI di Kabupaten Garut beberapa minggu sebelum ia melepas jabatan. Ledakan itu menewaskan sejumlah prajurit dan menimbulkan kepanikan di wilayah sekitar.
Sebagai Kadispenad saat itu, Wahyu menjadi sumber utama informasi bagi publik dan media. Ia menjelaskan kronologi kejadian, proses evakuasi, serta langkah-langkah pengamanan lanjutan. Cara Wahyu menyampaikan informasi yang cepat dan terukur sempat menuai pujian, karena membantu meredam spekulasi liar di media sosial.
Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, muncul dugaan adanya kelalaian prosedur penyimpanan amunisi di satuan terkait. Hal itu kembali menempatkan fungsi penerangan TNI AD di bawah sorotan: seberapa transparan lembaga militer mau membuka hasil investigasi ke publik? Meskipun Wahyu sudah berpindah posisi, publik tetap mengaitkan peristiwa ini dengan masa jabatannya.
Persepsi dan Dinamika di Balik Mutasi
Bagi sebagian pengamat militer, perpindahan Wahyu ke posisi Sesmilpres dianggap sebagai bentuk kepercayaan dan promosi. Jabatan Sekretaris Militer Presiden tergolong strategis karena berhubungan langsung dengan koordinasi pertahanan dan keamanan di lingkar istana.
Namun, di sisi lain, sebagian kalangan membaca mutasi ini sebagai langkah “penyegaran” internal setelah beberapa dinamika di tubuh penerangan TNI AD. Muncul pula spekulasi bahwa mutasi cepat tersebut dilakukan agar komunikasi publik TNI lebih terkontrol di tengah situasi politik dan isu militer yang sensitif menjelang tahun politik baru.
Wahyu sendiri tidak pernah menanggapi spekulasi itu secara langsung. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya menegaskan bahwa mutasi adalah hal normal dan setiap jabatan memiliki tanggung jawabnya masing-masing.
Tantangan di Jabatan Baru
Sebagai Sesmilpres, Wahyu kini berada di posisi yang menuntut keseimbangan antara disiplin militer dan diplomasi politik. Ia harus memastikan seluruh urusan militer di lingkar istana berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjaga hubungan harmonis antara lembaga militer dan pemerintahan sipil.
Di tengah sorotan publik terhadap isu jabatan ganda dan profesionalisme militer, posisinya di istana bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip netralitas TNI. Jika berhasil menjaga kredibilitas dan stabilitas di lingkaran kepresidenan, Wahyu bisa menjadi figur penting dalam proses modernisasi dan reformasi hubungan sipil-militer di Indonesia.
Kesimpulan
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana kini berada di fase penting dalam kariernya. Lepas dari jabatan Kadispenad, ia melangkah ke posisi strategis sebagai Sekretaris Militer Presiden. Namun, dua isu besar — kontroversi jabatan ganda Letkol Teddy Indra Wijaya dan ledakan amunisi di Garut — masih membayangi masa transisinya.
Sebagai figur militer dengan latar belakang komunikasi publik yang kuat, Wahyu dihadapkan pada ujian besar: menjaga kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI di tengah sorotan tajam terhadap institusi militer. Waktu akan membuktikan apakah ia mampu mengubah tantangan ini menjadi momentum untuk memperkuat citra TNI dan membangun jembatan yang lebih baik antara militer dan sipil.
