Awal Mula Gejolak di Kabupaten Pati
Pada pertengahan 2025, Kabupaten Pati di guncang gelombang besar protes publik terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Pemicu utamanya adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang di nilai sangat memberatkan masyarakat. Kebijakan tersebut bukan hanya menimbulkan keresahan ekonomi, tetapi juga memunculkan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan daerah.
Selain soal pajak, sejumlah kebijakan lain turut menuai kritik. Di antaranya pengisian jabatan Direktur RSUD yang di anggap menyalahi prosedur, serta pergeseran anggaran daerah yang di nilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Kombinasi faktor-faktor itu membuat ketegangan antara pemerintah daerah dan DPRD semakin meningkat.
DPRD Pati Gunakan Hak Angket
Melihat meningkatnya tekanan publik, DPRD Kabupaten Pati akhirnya menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan keputusan Bupati Sudewo. Langkah ini kemudian melahirkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji dugaan pelanggaran yang di lakukan kepala daerah.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung tegang, sejumlah fraksi di DPRD menilai Bupati Sudewo telah melakukan tindakan yang dapat di kategorikan sebagai pelanggaran administratif dan etika pemerintahan. Beberapa poin yang di sorot antara lain:
- Pengangkatan pejabat yang tidak sesuai aturan kepegawaian.
- Pergeseran anggaran tanpa komunikasi yang memadai dengan DPRD.
- Kebijakan pajak yang menimbulkan keresahan publik.
Langkah DPRD ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang merasa suaranya selama ini di abaikan. Aksi unjuk rasa pun terus berlangsung di depan kantor bupati dan gedung DPRD, bahkan sempat berujung ricuh.
Mekanisme Hukum dan Prosedur Pemakzulan
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemakzulan kepala daerah tidak bisa di lakukan secara sepihak oleh DPRD. Ada tahapan hukum yang harus di lalui, mulai dari penyelidikan, rekomendasi Pansus, hingga pelibatan pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
Pansus DPRD Pati kemudian melakukan serangkaian rapat dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan apakah kebijakan Bupati Sudewo memenuhi unsur pelanggaran berat yang layak menjadi dasar pemakzulan. Proses ini berlangsung cukup lama karena setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bisa di dorong hanya oleh tekanan politik.
Aksi Massa dan Dinamika Politik
Sementara proses Pansus berjalan, situasi sosial di Kabupaten Pati semakin panas. Ribuan warga melakukan demonstrasi menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Dalam beberapa kesempatan, aksi tersebut diwarnai insiden kericuhan yang menyebabkan korban luka dan kerusakan fasilitas publik.
Bupati Sudewo sendiri sempat memberikan pernyataan terbuka. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan daerah, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Ia juga menolak tudingan bahwa kebijakan pajak dibuat tanpa pertimbangan matang.
Namun, opini publik terlanjur terbagi. Sebagian masyarakat menilai Sudewo masih memiliki integritas dan niat baik, sementara sebagian lain menganggap ia gagal menjaga kepercayaan publik.
Rapat Paripurna Penentuan Nasib Sudewo
Puncak dari drama politik ini terjadi pada akhir Oktober 2025. DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna untuk menentukan apakah pemakzulan Bupati Sudewo akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Dalam sidang tersebut, enam dari tujuh fraksi di DPRD menolak melanjutkan pemakzulan. Mereka berpendapat bahwa meski terdapat sejumlah kekeliruan dalam kebijakan, pelanggaran yang dilakukan belum memenuhi syarat hukum untuk memberhentikan kepala daerah.
Satu fraksi yang berbeda tetap bersikeras bahwa pemakzulan seharusnya dilakukan demi menjaga marwah lembaga legislatif dan menegakkan prinsip akuntabilitas publik. Namun, suara mayoritas akhirnya mengunci keputusan bahwa Bupati Sudewo tetap menjabat hingga akhir masa bakti, dengan catatan harus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat.
Respons dan Dampak Keputusan
Keputusan DPRD untuk tidak memakzulkan Bupati Sudewo menuai beragam reaksi. Para pendukung bupati menyambutnya dengan rasa syukur, sementara kelompok oposisi menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kompromi politik.
Sudewo sendiri menyatakan akan menghormati hasil rapat DPRD dan berkomitmen memperbaiki berbagai kebijakan yang sebelumnya menimbulkan kontroversi. Ia menegaskan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Di sisi lain, masyarakat Pati berharap keputusan ini menjadi momentum pembenahan. Banyak warga menilai bahwa polemik panjang tersebut sudah cukup menguras energi dan menghambat pembangunan daerah. Kini, yang dibutuhkan bukan lagi konflik politik, melainkan kerja nyata untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pelajaran dari Kasus Pemakzulan Sudewo
Kasus Sudewo memberikan beberapa pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia:
- Transparansi Kebijakan adalah Kunci. Setiap keputusan yang berdampak besar pada masyarakat harus dikomunikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan salah persepsi.
- Pemakzulan Bukan Solusi Cepat. Proses hukum dan politik dalam pemakzulan membutuhkan dasar kuat dan bukti yang objektif, bukan sekadar dorongan emosi publik.
- Pentingnya Komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD. Hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif akan menghindarkan daerah dari krisis kepercayaan seperti yang terjadi di Pati.
- Aspirasi Publik Harus Didengar. Aksi massa yang muncul bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah perlu menjadikan kritik sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja.
Kesimpulan
Proses usulan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo menjadi salah satu peristiwa politik paling panas di Kabupaten Pati pada 2025. Meski berakhir dengan kegagalan pemakzulan, kasus ini meninggalkan pesan penting tentang arti akuntabilitas, komunikasi politik, dan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.
Kini, sorotan publik beralih pada bagaimana Sudewo menjalankan komitmennya pasca-kontroversi ini. Jika ia mampu membuktikan perubahan nyata dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, maka krisis politik ini bisa berubah menjadi momentum pembenahan besar bagi Kabupaten Pati.
