Pengantar
Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan di harapkan akan meningkatkan kesejahteraan PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pejabat negara.
Berikut ini pembahasan lengkap: kapan berlaku, berapa persen kenaikannya, siapa yang terdampak, hingga dampak positif dan tantangan yang mungkin muncul.
Apa itu Perpres 79 Tahun 2025
- Nama resmi: Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
- Tujuan: Menyesuaikan gaji ASN agar lebih adil, layak, dan kompetitif; sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja. Kebijakan ini juga di lengkapi mekanisme total reward berbasis kinerja.
Waktu Efektif dan Pencairan
- Kenaikan gaji mulai berlaku Oktober 2025 secara administratif, namun pencairan gaji baru akan di lakukan pada November 2025.
- Pemerintah akan menerapkan sistem pembayaran rapel, yaitu kompensasi atas gaji yang belum diterima sejak Oktober hingga November.
Besaran Persentase Kenaikan
Persentase kenaikan gaji menurut golongan ASN adalah sebagai berikut:
- Golongan I & II: sekitar 8%
- Golongan III: sekitar 10%
- Golongan IV: sekitar 12%, yaitu yang tertinggi di antara golongan ASN.
Siapa Saja yang Terdampak
Kenaikan ini tidak hanya untuk PNS biasa, tetapi juga:
- PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
- TNI dan Polri
- Pejabat negara
- Profesi vital seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh termasuk dalam prioritas perhatian kebijakan ini.
Perbandingan dengan Kebijakan Sebelumnya
- Sebelumnya, PP Nomor 5 Tahun 2024 sudah mengatur kenaikan gaji pokok PNS.
- Tetapi Perpres 79/2025 memperluas skala dampaknya dan memperjelas mekanisme berbasis kinerja dan penghargaan (reward) bagi ASN yang produktif.
Dampak Positif
- Peningkatan Kesejahteraan
Gaji yang lebih tinggi membantu PNS/ASN dalam menghadapi inflasi, harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup yang terus naik. - Motivasi dan Kinerja
Dengan insentif yang lebih baik, kinerja ASN diharapkan meningkat. Ini selaras dengan konsep merit system dan penghargaan berbasis kinerja. - Daya Tarik Profesi Publik
Profesi seperti guru, tenaga kesehatan dan penyuluh bisa menjadi lebih menarik jika remunerasinya diperhitungkan lebih baik. - Efek Multiplier ke Ekonomi Lokal
Peningkatan pengeluaran PNS akan memicu konsumsi, yang berdampak pada penjualan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar daerah mereka tinggal.
Tantangan dan Catatan Penting
- Ruang Fiskal & Keuangan Negara
Pemerintah harus menyiapkan anggaran yang cukup agar kenaikan ini bisa berkelanjutan, terutama bila inflasi tetap tinggi atau kebutuhan akan tunjangan lain meningkat. - Risiko Inflasi
Bila kenaikan gaji tidak diimbangi dengan stabilitas harga, kenaikan daya beli bisa tergerus oleh inflasi. - Penerapan Kinerja / Reward
Konsep total reward berbasis kinerja harus dijalankan secara transparan, objektif dan adil agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Penyimpangan atau ketidakjelasan dalam evaluasi kinerja bisa merusak kepercayaan. - Keadilan Antar Golongan
Walaupun golongan IV mendapat kenaikan tertinggi persentasenya, mereka sudah memiliki gaji pokok lebih tinggi, sehingga efek absolut kenaikan mungkin tidak sebesar golongan yang lebih rendah. Perlu perhatian agar golongan bawah merasa kenaikan juga signifikan secara riil. - Distribusi dan Verifikasi
Bagaimana sistem pencairan rapel, monitoring terlaksananya kebijakan di daerah terpencil, dan bagaimana data masa kerja serta golongan ASN diperbarui agar tidak ada yang dirugikan.
Kesimpulan
Kenaikan gaji PNS/ASN melalui Perpres 79 Tahun 2025 adalah langkah signifikan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan mendorong birokrasi yang lebih produktif. Dengan kenaikan sebesar:
- ± 8% untuk golongan I–II
- ± 10% untuk golongan III
- ± 12% untuk golongan IV
kebijakan ini menyasar PNS, PPPK, TNI/Polri, pejabat negara, dan profesi penting seperti tenaga kesehatan dan pendidik. Meskipun ada manfaat besar, implementasi yang adil dan transparan serta kesiapan anggaran sangat krusial agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
