1. Latar Belakang Munculnya Petisi
Akhir Oktober 2025, sebuah petisi daring berjudul Batalkan Pelaksanaan TKA 2025 di luncurkan oleh seorang siswa bernama Siswa Agit melalui platform penggalangan suara publik.
Petisi tersebut menuntut agar ujian nasional baru yang di kenal sebagai Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 — yang akan di terapkan untuk jenjang SMA/MA, SMK/MAK, dan sederajat — di tunda atau di batalkan karena sejumlah kekhawatiran dari pihak siswa.
Dalam waktu singkat, petisi ini berhasil memperoleh lebih dari 160.000 tanda tangan, menandakan keresahan yang cukup luas di kalangan pelajar dan orang tua.
2. Inti Keberatan Siswa dan Alasan Petisi
Dalam petisi tersebut, terdapat beberapa poin keberatan utama yang di sampaikan oleh para siswa:
- Waktu persiapan yang terlalu singkat — sejak pengesahan regulasi hingga pelaksanaan TKA, siswa hanya memiliki sekitar tiga bulan untuk mempersiapkan diri.
- Sosialisasi dan pengumuman yang tergesa-gesa — informasi mengenai format dan jadwal ujian muncul terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan.
- Kisi-kisi dan materi ujian yang luas serta berubah-ubah — banyak siswa mengaku kebingungan karena kisi-kisi terlambat di terbitkan dan simulasi soal berubah beberapa kali.
- Beban mental yang meningkat — siswa merasa sistem ini menambah tekanan, terutama di tengah perubahan kurikulum dan ketidakpastian masa depan pendidikan.
- Ketidakmerataan fasilitas antar-sekolah — tidak semua sekolah memiliki sumber daya dan dukungan yang sama, membuat siswa di daerah kurang beruntung merasa tertinggal.
Dengan dasar tersebut, petisi ini menyerukan agar pemerintah dan lembaga terkait meninjau ulang pelaksanaan TKA 2025 dengan mempertimbangkan opsi penundaan atau pembatalan.
3. Apa Itu TKA 2025 dan Mengapa Di terapkan
TKA 2025 merupakan sistem ujian nasional baru yang di rancang untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara setara di seluruh Indonesia. Ujian ini di klaim sebagai penyempurnaan dari sistem asesmen sebelumnya dengan tujuan meningkatkan standar penilaian nasional.
Dalam konteks kebijakan pendidikan, TKA di maksudkan untuk menilai capaian belajar siswa berdasarkan Kurikulum Merdeka dan memastikan tidak ada ketimpangan penilaian antar-sekolah.
Namun, meski tujuannya baik, implementasi yang tergesa-gesa tanpa persiapan yang matang justru menimbulkan penolakan luas. Banyak pihak menilai bahwa proses transisi menuju sistem ini perlu waktu dan dukungan lebih besar.
4. Dampak Potensial bagi Siswa dan Sekolah
Petisi ini mencerminkan adanya dampak potensial yang signifikan jika kebijakan tersebut tetap dijalankan tanpa penyesuaian:
- Bagi siswa, tekanan belajar yang meningkat dapat memengaruhi performa akademik dan kesehatan mental. Mereka juga berisiko kehilangan motivasi belajar akibat kebingungan terhadap arah kebijakan pendidikan.
- Bagi sekolah, adanya perubahan sistem ujian menuntut kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan adaptasi kurikulum dalam waktu singkat. Sekolah yang kurang siap bisa tertinggal.
- Bagi sistem pendidikan nasional, kebijakan yang tidak merata berpotensi memperlebar kesenjangan antar-wilayah. Jika pelaksanaannya gagal, kepercayaan publik terhadap sistem evaluasi pendidikan juga bisa menurun.
5. Tanggapan Pemerintah dan Tantangan yang Muncul
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait penundaan atau pembatalan TKA 2025. Namun, meningkatnya suara publik melalui petisi dan media sosial memaksa otoritas pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Kementerian dan lembaga pendidikan kini dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana memastikan sistem ujian nasional yang adil, transparan, dan siap dijalankan tanpa membebani siswa.
Beberapa pihak juga mendesak agar pemerintah memperpanjang masa persiapan, memperjelas kisi-kisi ujian, serta menyediakan pelatihan dan bimbingan tambahan untuk sekolah-sekolah di daerah.
6. Peluang dan Risiko dari Kebijakan TKA 2025
Secara konseptual, TKA 2025 memiliki peluang untuk memperbaiki sistem evaluasi nasional. Dengan format yang lebih terstandar, pemerintah dapat mengukur capaian pendidikan secara objektif. Namun, di sisi lain, risiko kebijakan ini cukup besar jika dijalankan terburu-buru.
Peluang:
- Meningkatkan keadilan antar-sekolah dalam proses penilaian.
- Menyediakan data nasional yang lebih akurat untuk perbaikan kurikulum.
- Mendorong siswa agar berfokus pada pemahaman konsep, bukan hafalan.
Risiko:
- Ketimpangan akses dan kesiapan fasilitas antar-sekolah.
- Penolakan luas jika siswa merasa tidak dilibatkan dalam proses perubahan.
- Potensi kegagalan implementasi yang justru menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan pendidikan nasional.
7. Rekomendasi bagi Pemangku Kepentingan
Agar kebijakan TKA 2025 tidak menjadi beban, beberapa langkah dapat diambil oleh berbagai pihak:
- Pemerintah perlu meninjau kembali waktu pelaksanaan, memperpanjang masa transisi, dan memperkuat komunikasi publik agar siswa dan guru memahami tujuan kebijakan ini.
- Sekolah harus diberi ruang untuk menyesuaikan diri secara bertahap, termasuk pelatihan guru, simulasi soal, dan pendampingan akademik bagi siswa.
- Guru perlu berperan aktif menjembatani perubahan dengan metode pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan dengan format TKA.
- Orang tua dan masyarakat diharapkan ikut memberikan dukungan moral agar siswa tidak terbebani secara psikologis menghadapi sistem baru ini.
8. Kesimpulan
Petisi “Batalkan Pelaksanaan TKA 2025” menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada siswa harus dirancang dengan prinsip partisipatif, transparan, dan realistis.
Tujuan peningkatan mutu pendidikan memang penting, namun perubahan besar seperti TKA memerlukan komunikasi yang matang serta dukungan sumber daya yang memadai.
Pemerintah diharapkan tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons aspirasi publik secara konkret agar kebijakan pendidikan tidak menjadi sumber keresahan, melainkan sarana menuju kemajuan.
