Menjelang peringatan ke-80 Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, fenomena pengibaran bendera One Piece—menampilkan logo tengkorak bermotif “Straw Hat Pirates” ala anime populer—mendadak menjadi sorotan publik. Beberapa pihak menilai ini sebagai kritik terselubung terhadap pemerintah, sementara lainnya melihatnya sebagai bentuk ekspresi kreatif. Lantas, bagaimana tanggapan Presiden Prabowo Subianto atas situasi ini?
Prinsip Kebebasan Berekspresi Dipertahankan, Namun Ada Batasannya
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebenarnya tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh masyarakat. Menurut beliau, sejauh bendera tersebut di gunakan sebagai bentuk ekspresi kreatif atau kritik, hal itu masih dalam koridor yang sah dan demokratis. “Enggak ada masalah. Kalau makna kritik, kita sangat terbuka,” ujarnya.
Namun, Prasetyo menekankan agar simbol tersebut tidak di posisikan sebagai tandingan atau di sandingkan dengan Bendera Merah Putih, yang merupakan lambang kedaulatan negara dan persatuan nasional. “Tapi jangan ini di bawa atau di bentur-benturkan kepada, di sandingkan, atau di pertentangkan dengan Bendera Merah Putih,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mensesneg juga membantah adanya operasi atau penindakan khusus yang dilakukan oleh TNI maupun Polri terhadap fenomena ini.
Respons Pemerintah dan Kepolisian: Koordinasi Tanpa Reaksi Berlebihan
Sementara itu, fenomena bendera ini memicu reaksi di berbagai daerah. Beberapa aparat di Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan penyitaan dan penghapusan mural terkait bendera One Piece. Tindakan tersebut menimbulkan kritik dari berbagai pihak.
Amnesty International Indonesia bahkan menilai bahwa ancaman pidana dan tindakan represi terhadap warga yang mengibarkan simbol tersebut adalah reaksi berlebihan. Mereka menekankan bahwa pengibaran bendera ini merupakan bentuk kritik damai yang dilindungi oleh hak kebebasan berekspresi, yang dijamin konstitusi maupun instrumen HAM internasional seperti ICCPR.
Simbol dan Kritik di Balik Bendera One Piece
Mengapa bendera One Piece menjadi pilihan ekspresi masyarakat? Simbol tengkorak bertopi jerami dalam anime tersebut selama ini merepresentasikan perlawanan melawan kekuasaan absolut, kebebasan, serta solidaritas kolektif. Dalam konteks Indonesia, penggunaannya menjadi sarana simbolis untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi sosial dan pemerintahan, khususnya isu seperti korupsi, pengangguran, atau kebijakan kontroversial menjelang 17 Agustus.
Beberapa komunitas, termasuk sopir truk, sempat menolak mengibarkan Bendera Merah Putih dan justru memilih bendera One Piece sebagai penanda ketidakpuasan terhadap peraturan ODOL (over-dimension, overload).
Presiden Menyapa dengan Bijak: Terbuka Namun Tegas Menjaga Simbol Nasional
Secara keseluruhan, tanggapan Presiden Prabowo—melalui pernyataan Mensesneg—menekankan dua hal penting:
- Kebebasan Berekspresi: Pemerintah membuka ruang terhadap kritik dan ekspresi kreatif masyarakat, sepanjang tetap dalam koridor yang konstruktif dan tidak merusak simbol negara.
- Pelindung Persatuan Nasional: Penghormatan terhadap Bendera Merah Putih harus tetap di junjung tinggi, terutama pada momen penting seperti perayaan kemerdekaan.
Rangkuman Poin Penting
- Sikap Presiden: Tidak keberatan jika sebagai ekspresi, tapi tidak boleh di sandingkan atau di posisikan sebagai pengganti Merah Putih.
- Penggunaan Bendera: Simbolisme kritik terhadap ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah; tren di perkuat oleh komunitas truk dan aktivis.
- Tindakan Aparat: Ada kasus razia dan penyitaan; dipandang sebagai respons berlebihan terhadap ekspresi damai.
- Seruan HAM & Masyarakat: Meminta penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat dan perlunya mengatasi akar masalah masyarakat.
- Pesan Presiden: Pemerintah terbuka terhadap kritik, namun tetap melindungi simbol nasional sebagai lambang persatuan.
Fenomena pengibaran bendera One Piece membuka ruang diskusi tentang cara masyarakat mengekspresikan kritik, serta bagaimana pemerintah meresponsnya. Presiden Prabowo, melalui jalur resmi, mengambil pendekatan yang seimbang: membuka ruang dialog dan menghormati ekspresi masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya menjaga simbol kedaulatan nasional.
Dalam era demokrasi modern, interaksi semacam ini menunjukkan dinamisnya aspirasi publik dan pentingnya respons yang bijak dari pemimpin. Saat kebebasan berkekspresi dijaga dengan batas yang jelas, masyarakat dan pemerintah dapat berdialog dengan lebih sehat, terutama menjelang momentum besar seperti Hari Kemerdekaan.
